"Serikat pekerja memperkuat posisi pekerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas."

Pada suatu sore, saat tiba di Kuala Mandor B di distrik Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabuansyah (44) menunggu di kompleks perumahan pekerja PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK). Ini adalah salah satu pemasok PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi minyak nabati dan minyak khusus untuk industri makanan dan perdagangan umum.

Rubuansyah berjalan menuju rumah ketiga di kompleks perumahan. Sebuah rumah kecil dengan lapisan cat abu-abu baru. “Ini adalah rumah perusahaan yang kami ubah menjadi sekretariat kami,” jelasnya. “Kami telah meminta izin untuk membongkar ruang depan agar dapat menciptakan ruang pertemuan yang lebih besar.” Sambil duduk di lantai, Rubuansyah bercerita tentang serikat pekerja Serikat Buruh Kebun Bersatu (SBKB) yang ia dan rekan-rekannya dirikan pada tahun 2019.

Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Semuanya berawal ketika ia harus merawat istrinya yang mengalami penyakit jantung. Ia harus membayar biaya pengobatan dari kantong sendiri karena klaim asuransi kesehatan ditolak. Ternyata, asuransi kesehatan tidak menanggung penyakit istrinya. “Pada waktu itu, banyak hak pekerja yang tidak diberikan secara transparan oleh perusahaan. Hanya mereka yang tahu yang mendapatkan informasi yang diperlukan,” katanya. Rubuansyah adalah seorang spesialis di bidang listrik, tetapi saat itu ia tidak banyak tahu tentang hak-hak pekerja.

Para pekerja harus mengurus semuanya sendiri. Akhirnya, Rubuansyah dan rekan-rekannya bertemu dengan sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja kelapa sawit. Mereka memutuskan untuk mendirikan serikat pekerja pada awal 2019. “Tujuan kami adalah memastikan bahwa hak dan kewajiban pekerja dipenuhi. Dahulu, banyak pekerja dengan status Casual Daily Worker (BHL) tidak mendapatkan asuransi kesehatan dan hanya bisa mendapatkan perawatan medis di klinik perusahaan. Sekarang, semua pekerja adalah pekerja tetap dan dapat dirujuk ke rumah sakit eksternal,” jelasnya. Saat ini, ada tiga rumah sakit utama yang memberikan layanan medis kepada perusahaan, selain rumah sakit pemerintah.

Pekerja yang Meninggal Dunia

Serikat pekerja tidak hanya memperjuangkan kesehatan, tetapi juga hak-hak lain seperti transportasi dan alat pelindung diri.

Kasus pribadi pertama yang diperjuangkan serikat pekerja adalah seorang penjaga malam dengan status BHL. Pria ini mengidap penyakit kronis dan membutuhkan rujukan untuk pergi ke rumah sakit. Karena kurangnya pengetahuan pekerja tersebut, keluarganya harus membayar semua biaya pengobatan dengan uang sendiri hingga akhirnya ia meninggal dunia.

Perusahaan hanya memberikan kompensasi sebesar 1 juta rupiah (sekitar 53 euro), meskipun ia telah bekerja selama tujuh tahun di perusahaan tersebut. “Bersama dengan organisasi pendukung, kami membawa kasus ini ke manajemen pusat perusahaan dan konsultan di Singapura. Setelah pertemuan, mereka mengakui bahwa mereka menerima informasi yang kurang memadai. Seminggu kemudian, sebuah tim dari Jakarta datang untuk memeriksa situasi di rumah pekerja yang meninggal. Akhirnya, Wilmar memberikan kompensasi sebesar 71 juta rupiah (hampir 4000 euro) kepada keluarganya,” cerita Rubuansyah.

Banyak Kebocoran

Uang tersebut digunakan untuk melunasi utang biaya pengobatan almarhum dan untuk merenovasi rumahnya. Sebelumnya, rumah pekerja tersebut dalam kondisi yang buruk. Banyak kebocoran di sana-sini. Selama pertemuan, hujan turun dengan deras. Anggota serikat pekerja merasakan apa yang dirasakan oleh penghuni rumah tersebut dan mencoba duduk di tempat yang tidak terkena air. “Sekarang rumah almarhum dalam kondisi baik, kami merasa lega. Itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya,” kata Rubuansyah dengan mata berkaca-kaca.

Produktivitas yang Lebih Tinggi

Maman Rohman (49), yang berasal dari Jawa Barat, adalah ketua baru dari Serikat Buruh Kebun Bersatu (SBKB). Ia menambahkan bahwa sering kali tidak ada informasi yang jelas antara perusahaan induk dan perkebunan pemasok. “Dalam hal peraturan, grup perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pekerja, tetapi perkebunan pemasok kadang-kadang lalai. Perkebunan sering kali melihat aktivitas serikat pekerja sebagai bentuk perlawanan. Butuh waktu untuk menyadarkan mereka bahwa serikat pekerja justru memperkuat posisi pekerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas,” jelasnya.

Keberhasilan perusahaan, menurut serikat pekerja, juga berdampak pada kesejahteraan pekerja. Serikat pekerja beberapa kali menghadapi manajemen yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Setelah melakukan advokasi, perusahaan akhirnya beradaptasi dengan mengganti manajemennya.

Agenda Bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Organisasi tersebut terus meningkatkan kesadaran akan hak-hak pekerja sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan yang memadai dan tidak mengalami pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang. Setelah lima tahun, serikat pekerja tersebut kini memiliki 378 anggota, terdiri dari 243 pria dan 70 wanita, didukung oleh 21 pengurus serikat. Saat ini, serikat sedang mengupayakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). “Kami telah berdiskusi tentang PKB sejak September tahun lalu. Awalnya, perusahaan yang menentukan agenda. Tetapi dalam negosiasi kali ini, kami menentukan tema bersama,” jelas Maman. “Seperti halnya perusahaan akan menyediakan transportasi bagi para pekerja.”

Lebih dari Tujuh Jam per Hari

Selain transportasi, dalam PKB tersebut juga dibahas alat pelindung diri dan jam kerja sopir truk. Dahulu, pekerja harus membeli sendiri alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, dan sepatu bot. Saat ini, perusahaan sudah menyediakannya, tetapi jika hilang, biaya penggantian akan dipotong dari gaji pekerja. Serikat pekerja tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Selain itu, jam kerja sopir truk yang mengangkut kelapa sawit masih menjadi masalah. Mereka dibayar sesuai dengan jam kerja yang ditentukan oleh undang-undang. “Pada kenyataannya, sopir sering bekerja lebih dari tujuh jam per hari. Mereka harus menunggu hingga buah diproses sebelum diangkut, yang seharusnya dihitung sebagai jam kerja,” kata Maman.

Semua topik penting ini sekarang sedang dibahas dalam negosiasi PKB.

Teks dan fotografi: Aseanty Phalavi