Delegasi IPOWU mengunjungi serikat buruh di perkebunan sawit Indonesia PT Patiware

Perkebunan sawit PT Patiware di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dikunjungi oleh delegasi International Palm Oil Workers Union (IPOWU) pada bulan September. Para anggota dan pemimpin serikat buruh menyampaikan kecemasan mereka tentang kondisi kerja dan kurangnya kebebasan berserikat.

Kunjungan pada tanggal 11 September tersebut dihadiri oleh delegasi internasional dari Ghana, Kolombia, dan Belanda serta perwakilan serikat buruh sawit dari Jakarta dan kota lainnya di Indonesia. Delegasi bertemu dengan para pekerja PT Patiware yang memperlihatkan perkebunan, pabrik, dan lokasi pemeliharaan burung hantu. Kunjungan ditutup dengan pertemuan antara peserta dan serikat buruh PT Patiware. Asdiansyah, anggota Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) di PT Patiware, menjelaskan tentang cara perusahaan memperlakukan para pekerjanya. Ia menyebutkan masalah upah yang terus-menerus dihadapi para pekerja.

Lebih rendah dari upah minimum

Walaupun ada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2024 yang menetapkan upah minimum sektoral (UMSK) untuk buruh sawit di Bengkayang, penghasilan para pemanen masih lebih rendah dari UMSK. Hal itu disebabkan oleh banyaknya potongan gaji yang mereka alami jika tidak mencapai kuota yang ditentukan. Asdiansyah, yang biasa dipanggil Asdi, menjelaskan bahwa kuota harian dari perusahaan untuk para pemanen cukup tinggi. Sebagai contoh, perusahaan menerapkan kuota 110 tandan per hari. Jika pemanen tidak mencapai target, ia akan dipindahkan untuk membersihkan area penanaman dengan target 5 hektare. “Targetnya terlalu tinggi. Menurut kami, hal itu membuat para pekerja berada dalam tekanan,” demikian ucap Asdi. Sering kali para buruh membuat istri dan anak-anaknya bekerja tanpa dibayar untuk memenuhi kuota.

Intimidasi dan campur tangan

Saat bertemu dengan delegasi IPOWU, Asdi juga berbicara tentang masalah yang dihadapi serikat buruh. PT Patiware tidak melarang para pekerjanya untuk bergabung dengan serikat buruh. Namun, para pekerja mengalami intimidasi dan kesulitan setelah bergabung dengan GSBI. “Salah satu pekerja kami, yang merupakan salah satu anggota kami, diintimidasi dan dipindahkan ke bagian pemeliharaan setelah ia kembali dari lokakarya di Jakarta,” Asdi menjelaskan. Staf administrasi tersebut tiba-tiba dipindahkan oleh perusahaan ke bagian pemeliharaan dengan alasan bagian tersebut kekurangan tenaga.

Asdi mengaitkan tindakan semena-mena itu dengan kegiatan serikat buruh di Jakarta. “Saat lokakarya, kami belajar tentang ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja. Saya memberi tahu perusahaan bahwa keterampilan pekerja tersebut tidak cocok untuk bagian pemeliharaan.” Setelah Asdi berbicara dengan perusahaan, pekerja tersebut kembali ke bagian administrasi.

Aksi mogok tiga hari

Campur tangan perusahaan juga dilawan melalui jalur hukum. Di bulan Februari 2021, buruh sawit dari dua serikat buruh (Hukatan-KSBSI dan GSBI) menyampaikan tuntutan mereka di luar kantor PT Patiware. Para pekerja juga mogok kerja selama 3 hari dan menuntut agar PT Patiware menjalankan keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang upah minimum untuk tahun 2021.

Dituntut atas penghasutan

Pemogokan tersebut disebabkan oleh memorandum perusahaan yang menyatakan bahwa gubernur tidak lagi berwenang menetapkan upah minimum regional (UMSK). Oleh karena itu, standar upahnya harus disesuaikan. Asdi berkata, “Ada kebuntuan dan kami mogok kerja selama tiga hari. Lima pemimpin serikat buruh, termasuk dari Hukatan dan GSBI dipecat. Setelah pemecatan, 2 anggota GSBI dan 1 anggota Hukatan dituntut atas tuduhan menghasut.” Saat GSBI dipanggil oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, serikat buruh tersebut menjelaskan bahwa yang mereka lakukan bukanlah penghasutan, melainkan membela hak-hak pekerja. Walaupun perusahaan akhirnya menarik tuntutan mereka setelah mediasi dengan serikat buruh dan Bupati Bengkayang, Asdi menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi dari perusahaan untuk melemahkan gerakan serikat buruh.

Kebijakan internasional

Selama pertemuan dengan delegasi IPOWU, Ketua Umum GSBI Rudi H.B. Daman menjelaskan bahwa bantuan dari delegasi dalam bentuk solidaritas antara serikat buruh sawit dapat meningkatkan motivasi para pekerja. Dengan demikian, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam berjuang karena pelanggaran juga terjadi di Kolombia dan Ghana, khususnya dalam konteks pekerjaan di perkebunan.

Rudi berharap IPOWU dapat menjadi federasi internasional serikat buruh sawit, khususnya untuk sektor minyak sawit, yang dapat membela hak-hak buruh sawit di forum internasional. “Isu minyak sawit tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan internasional. Pasarnya bersifat internasional. Bahkan ada investasi dari perusahaan-perusahaan Prancis, Belanda, dan Britania Raya di sini. Oleh karena itu, diperlukan gerakan internasional untuk buruh sawit.”

Teks: Steven Handoko